Proyek-proyek PLN Unggulan SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI), Jumat 27 Mei 2011. Peluncuran ditandai pemasangan tiang pancang di empat lokasi proyek, yakni Timika, Cilegon, Sei Mangke, dan Kupang. Jumlah proyek yang akan diresmikan mencapai 17 proyek.

Bila terealisasi, proyek tersebut akan menyerap investasi sebesar Rp4.000 triliun. Sedangkan sumber dana berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional, investor asing, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Beberapa proyek ini melibatkan PT Perusahaan Listrik Negara.  Berikut proyek-proyek yang melibatkan PLN:

1.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan Lokasi                   : Sungai Peusangan, Takengon, Aceh
Kapasitas              : 2 x 22,5 MW (Peusangan 1) dan 2 x 21,5 MW (Peusangan 2)
Durasi proyek        : 94 bulan. Studi dilaksanakan sejak 1970. Kontrak kerja sipil ditandatangani 18 Maret 2011
Operasi Komersial : Kuartal 4, tahun 2015
Pendanaan            : Pekerjaan utama dibiayai dari Pinjaman JICA (Jepang), sebesar 26,01 miliar yen Jepang atau sekitar Rp2,75 triliun.
Peminjam               : Pemerintah Indonesia
Biaya proyek          : 29,1 miliar yen (Rp2,96 triliun).

PLTA Peusangan akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara dan Aceh melalui sistem 150 kV. PLTA Peusangan ini akan membuat biaya pembangkitan listrik ekonomis, sebab masih banyak yang menggunakan pembangkit.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Pulau di Miangas
Lokasi                     : Pulau Miangas, Sulawesi Utara
Sumber dana          : Anggaran PLN 2011 sebesar Rp5,02 miliar
Daya pembangkit    : 85 KWpeak
Durasi proyek          : tiga bulan. Pembangunan ini akan menghemat BBM Rp1,2 miliar per tahun

Pembangunan pembangkit ini untuk mempercepat rasio elektrifikasi di pulau-pulau terpencil, khususnya di Indonesia timur. Pembangunan PLTS akan ditamakan untuk wilayah yang belum teralliri listrik dan wilayah yang menggunakan pembangkit tenaga diesel.

Pembangunan ini akan meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah pulau–pulau, dan mengurangi kendala harga BBM yang tinggi.

PLTS Miangas merupakan satu Program Pembangunan PLTS 100 Pulau dengan daya 22.000 KW Peak pada 2011.

3. PLTS 100 Pulau di Pulau SebatikPLTS Sebatik merupakan satu dari Program Pembangunan PLTS 100 Pulau dengan daya 22.000 KW Peak pada 2011.
Lokasi                    : Pulau Sebatik, Kalimantan Timur
Daya                      : 340 kWpeak
Durasi proyek        : tiga bulan
Sumber Dana         : Anggaran PLN 2011 sebesar Rp11,33 miliar.
Penghematan akibat pemakaian BBM: Rp 0,3, miliar per tahun.

Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/223143-ini-proyek-proyek-pln-unggulan-sby

Lihat Selengkapnya

Share

SBY Luncurkan Masterplan Pembangunan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Dalam peluncuran ini, SBY melakukan telekonferensi dengan empat gubernur yakni Gubernur Papua, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Presiden mengatakan, ada dua hal yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan masterplan itu. "Pertama, berhasil membangun ekonomi, berarti sasaran dapat kita capai," kata SBY, di Jakarta Convention Center, Jumat, 27 Mei 2011.

Kedua, menurut dia, Indonesia gagal meningkatkan perekonomian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan. "Alias masterplan gagal. Tidak bisa kita jalankan," ujar dia.

Menurut dia, gagal atau berhasilnya pelaksanaan masterplan tersebut tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. "Kita ingin, jika berumur panjang, tahun 2025 kita melihat kisah sukses masterplan ini," ujarnya.

SBY mengatakan, ada lima faktor yang membuat gagal dan tak terlaksananya masterplan ini. Antara lain, birokrasi yang lambat, kemudian pemerintah daerah ada kepentingan yang menyebabkan tidak lancarnya proyek pembangunan nasional.

Selain itu, masterplan terancam gagal jika investor ingkar janji dan tidak memenuhi rencananya. "Juga jika ada kepentingan dan politik yang tidak sehat," ucap Yudhoyono.

Selanjutnya, kata dia, sebagai implementasi, SBY sudah menandatangani peraturan presiden untuk membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi. "Komite ini saya pimpin dan Menko Perekonomian sebagai ketua harian," ujar SBY.

Komite tersebut akan mengawasi, memantau, dan mendorong pelaksanaan masterplan.

Peluncuran itu ditandai pemasangan tiang pancang di empat lokasi proyek, yakni Timika, Cilegon, Sei Mangke, dan Kupang, jumlah proyek yang akan diresmikan mencapai 17 proyek. Total investasi Rp190 triliun yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional, foreign direct investment, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebanyak 17 proyek itu diharapkan selesai pada 2014. Bila terealisasi, proyek tersebut akan menyerap investasi sebesar Rp4.000 triliun. 

Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/222999-sby-luncurkan-master-plan-pembangunan

Lihat Selengkapnya

Share

Penemu Ular Kepala Manusia

Gara-gara mengaku menangkap ular berkepala mirip manusia, Nana, pria asal Cirebon, Jawa Barat, dibawa ke kantor polisi. Dokter Hewan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menduga, ular berkepala manusia itu palsu.

Nana, paranormal asal Cirebon yang sedang berada di Dramaga, Kabupaten Bogor, itu mengaku mendapatkan ular aneh dari hasil ritual. "Saya menangkap pukul sepuluh. Ritualnya jam sembilan," kata Nana di Bogor, seperti dilansir ANTV, kemarin.

Menurut Nana, itu adalah ular siluman. Bahkan, masih lanjut Nana, dia berkomunikasi dengan si ular untuk mengetahui apakah ada jenis lain dari 'makhluk' ini.

Terang saja pengakuan Nana ini membuat heboh warga sekitar. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Otong, mengimbau warga agar tidak terlalu percaya dengan pengakuan Nana. Bahkan, Nana digiring ke Polsek Dramaga untuk diminta pertanggungjawabannya. Nana pun diperiksa untuk memberikan pengakuan yang sebenarnya.

Kecamatan Dramaga sendiri tidak jauh dari kampus IPB. Akhirnya, warga sekitar yang menyimpan banyak pertanyaan membawa benda berbadan ular berkepala manusia itu ke Rumah Sakit Hewan IPB.

"Ini sih badannya seperti ular piton biasa. Kepalanya kelelawar," kata dokter hewan Fitri. Menurut Fitri, ular berkepala manusia ini palsu.

Bagian kepala yang sangat mirip dengan kelewara itu hanya ditempel ke bagian badan ular piton. Begitu juga dengan bagian rambut. Itu hanya tempelan biasa.

Sumber :  http://nasional.vivanews.com/news/read/184856-penemu-ular-kepala-manusia-diperiksa-polisi 

Lihat Selengkapnya

Share

Istriku Kau Hamili, Aku Tukar Istrimu

Jika istri orang direbut kemudian pelaku dibunuh, mungkin ini sudah sering diberitakan. Namun yang terjadi kali ini beda. Bukannya pria yang telah merebut istrinya dilaporkan ke polisi, tapi istri dari pria itu diminta (ditukar-red) sebagai ganti.
Kejadian ini menimpa pasangan suami istri (pasutri) Khoirul Anwar (46) dan Kamariyah (38), warga Desa Toronan, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan dan pasutri Sugianto (40) dan Jamilah Dawiyah (38) warga Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan.
Gara-gara Kamariyah, ibu tiga anak itu diajak selingkuh oleh Sugianto hingga hamil kemudian melahirkan anak, Khoirul menuntut Sugianto, teman akrabnya sendiri agar menyerahkan Jamilah, istrinya kepada dirinya.
Kasus ini terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan, Kamis (21/10/2010), dengan hakim ketua Hendra Yusar dan jaksa penuntut umum (JPU) Nurhalifah, dengan dakwaan Sugianto melarikan istri orang.
Menurut Khoirul, yang ditemui seusai sidang, dari pada dirinya membunuh Sugianto, yang sudah memilik empat anak, karena telah merebut istrinya, lebih baik ia menuntut istri Sugianto diserahkan kepadanya.
“Ini sama-sama adil dan tidak ada yang dirugikan. Apalagi Kamariyah sudah tidak cinta lagi kepada saya. Begitu juga Jamilah kecewa lantaran dikhianati, suaminya berselingkuh dengan istri saya,” kata Khoirul. Sementara Jamilah, yang saat itu berada di samping Khoirul, hanya tersenyum, seperti mengiyakan.
Dikatakan Khoirul, kasus perselingkuhan ini bermula dari acara jalan-jalan santai di Pendapa Kabupaten Pamekasan dua tahun lalu. Saat itu, Sugianto teman satu partai dengan Khoirul terlihat akrab dengan istrinya dan memberikan jajan.
Diam-diam, rupanya Kamariyah sering mengadakan pertemuan dengan Sugianto, hingga mengundang pergunjingan tetangga. Bahkan, Kamariyah kemudian menggugat cerai di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan. Karena belum tuntas, Khoirul mengajukan proses banding.
Di saat proses banding itu, Kamariyah menghilang dalam waktu lama dan tiba-tiba pulang ke Khoirul, dalam kondisi hamil tua, yang diduga hasil hubungan dengan Sugianto. Keruan saja Khoirul sakit hati dan melaporkan Sugianto ke Polres Pamekasan dengan tudingan Sugianto melarikan istrinya. Kasus ini kemudian diproses hingga persidangan.
Sementara Sugianto usai persidangan langsung pulang. Begitu juga Kamariyah, yang juga hadir di persidangan itu hanya terlihat diam.
Kasus suami menukar istrinya dengan istri orang lain juga terjadi di Tulungagung. Rohman (40) warga Desa Wungu Kecamatan Sumbergempol dan tetangganya Kamim (35) terlibat perkelahian seru, Selasa (19/10/2010). Saat diperiksa di Mapolsek Sumbergempol, Rohman mengaku dendam kepada Kamim. Pasalnya, Kamim telah menyelingkuhi istrinya, WJ (35) hingga dirinya harus menceraikannya. Dan WJ pun diserahkan Rohman kepada Kamim.
Hal itu dibenarkan oleh WJ yang ikut hadir di Mapolsek Sumbergembol. Namun, WJ menambahkan bahwa sebelumnya Rohman juga telah menyelingkuhi istri Kamim. Hingga akhirnya Kamim pun menceraikan istrinya dan akhirnya diserahkan kepada Rohman. (sin)

Sumber : http://id.news.yahoo.com/kmps/20101022/tid-istriku-kau-hamili-aku-tukar-istrimu-376aae3.html

Lihat Selengkapnya

Share

Miliarder Warren Buffet Lirik Indonesia

Bila tidak ada aral melintang, konglomerat asal Amerika Serikat (AS), Warren Buffet, akan menanam modal di Indonesia. Melalui perusahaan pembuat baterai dan mobil listrik Build Your Dreams (BYD) Co Ltd Investor yang berbasis di China, Buffet berminat berinvestasi di Indonesia.

"Dijadwalkan sekitar pukul 15.00, pada 20 Oktober 2010, Wakil Presiden akan bertemu CEO BYD (Wang Chuanfu)," kata juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat kepada wartawan di Nanning Hotel, Nanning, China, Selasa 19 Oktober 2010.

Yopie belum bisa memberikan penjelasan seperti apa detail realisasi dari renana tersebut. "Saat ini statusnya masih to be confirmed. Mudah-mudahan dia mau investasi di Indonesia," kata Yopie.

Bos BYD di China, Wang Chuanfu, merupakan orang terkaya nomor satu di Negeri Tirai Bambu. Sedangkan Warren Buffet, miliarder nerusia 79 tahun, merupakan orang terkaya nomor tiga di dunia versi majalah Forbes.

BYD yang baru berdiri tujuh tahun lalu itu kini telah menjadi perusahaan otomotif nomor enam terbesar di China. Perusahaan ini menjadi salah satu yang menetapkan jadi atau tidaknya kendaraan elektrik atau hybrid sebagai rencana kendaraan pakai dalam jangka panjang.

Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/183622-miliarder-warren-buffet-lirik-indonesia

Lihat Selengkapnya

Share

Beredar Selebaran Nabi Palsu di Lombok, NTB

Masyarakat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikejutkan dengan beredarnya nabi melalui selebaran, yang berisi seseorang bernama Bakri Abdullah alias amak Junaidi warga Dasan Tinggi Daye Sambalie sebagai sosok nabi.

Menurut keterangan dalam selebaran tersebut, Lelaki berusia 70 tahun itu disebut telah menerima wahyu dari Malaikat Jibril. Akibatnya, isu nabi palsu itu menarik perhatian pemerintah Lombok Timur.

Camat Sambalie Muhammad Takdir mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Bakri yang disebut sebagai nabi. Meski demikian Takdir menegaskan isu itu tidak menimbulkan reaksi masyarakat, karena hal serupa pernah ada beberapa tahun lalu.

"Isu itu memang ada tapi sementara ini tidak meresahkan masyarakat sebab isu serupa pernah muncul sebelumnya," kata Muhammad Takdir kepada wartawan di Lombok Timur.

Takdir menjelaskan mencuatnya isu nabi tersebut  dilatar belakangi menyebarnya selebaran tentang pengakuan Bakri Abdullah yang pernah melakukan Mi'raj atau perjalanan ke langit seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Namun belakangan isu itu dibantah dengan tegas oleh Bakri Abdullah.

Sementara itu Bakri Abdulah yang ditemui wartawan mengaku tidak pernah mengaku sebagai nabi. Namun Bakri membenarkan jika dirinya pernah melakukan Mi'raj atau perjalanan ke langit. Mi'raj itu diakuinya dilakukan sebanyak dua kali yakni pada tahun 1975 dan 1997 di Lenteng Tedes yang berada di hutan Gunung Rinjani.

"Saya memang dua kali melakukan mi'raj yang pertama itu saya naik tahun 1975 dan yang kedua tahun 1997 dan langsung menerima ijazah," ujar Bakri kepada wartawan. Bakri Abdullah juga mengaku pernah hendak dihakimi warga akibat ulahnya itu.

Namun hal itu dapat dihindari setelah berdialog dengan masyarakat. Meski demikian hingga saat ini dirinya memimpin aliran yang disebut sebagai Istijenar Raksa Gunung Rinjani yang beranggotakan 29 orang. Kelompok ini biasanya melakukan ritual setiap malam Jum'at.

Bakri mengaku sadar jika ceritanya itu ditentang masyarakat namun dia tetap pada pendiriannya sebagai orang yang pernah menerima wahyu.

Untuk mengantisipasi meluasnya isu nabi tersebut pemerintah kabupaten Lombok Timur melalui Badan Kordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) segera menyelidiki masalah tersebut.

Saat ini Bakri Abdullah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa NTB untuk diperiksa kejiwaannya. Pemerintah melalui pihak kecamatan juga sudah berdialog dengan masyarakat setempat terkait isu nabi tersebut, dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki penyebar isu nabi tersebut.

Sumber :  http://nasional.vivanews.com/news/read/97485-beredar_selebaran_nabi_palsu_di_lombok__ntb

Lihat Selengkapnya

Share

Militer Malaysia Janji Ramah pada WNI

Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) akan bersikap ramah terhadap warga negara Indonesia (WNI) pelintas batas menuju Sarawak,  selama mereka memenuhi persyaratan komite perbatasan Malaysia-Indonesia.

Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, tentara negeri jiran tak akan menghentikan WNI yang melintasi perbatasan yang memiliki izin yang dikeluarkan pihak Imigrasi. Jika tidak, pelintas batas tersebut akan ditangani aparat Indonesia.

"Bisa dilihat di pasar akhir pekan di Serikin, kebanyakan penjual berasal dari Indonesia. Ini menunjukkan kita mendukung peningkatan hubungan baik antara dua negara," kata dia, seperti dimuat situs Malaysian Digest, Senin 4 Oktober 2010.

Zahid mengatakan, patroli gabungan antara ATM dan TNI di sepanjang perbatasan Serawak dan Kalimantan, di Serikin, Biawak, dan Tebedu menunjukkan hubungan baik dua negara berjiran.

Dia menjelaskan, patroli gabungan telah sukses mengendalikan penyelundupan gas elpiji, minyak, dan gula dari Serawak ke Kalimantan.

Sebaliknya, mengendalikan penyelundupan hewan langka, telur penyu, senapan angin dan batik dari Kalimantan ke Serawak.

Barang selundupan senilai RM143,987 disita tahun lalu. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 20 persen menjadi dan angka menurun sebesar 20 persen menjadi RM119,465 tahun ini.

Menteri Zahid berharap, kerjasama yang erat di perbatasan antar dua negara harus dipandang secara positif oleh media di Indonesia -- agar hubungan baik tetap terjaga.(ywn)

(Bernama)

Sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/180986-batik-diselundup-dari-kalimantan-ke-malaysia

Lihat Selengkapnya

Share

Seorang ‘Rasul’ di Priok dan Kiamat 2012

Di Facebook, seorang anak muda nekad menyebut dirinya rasul Tuhan. Siapa membacanya mungkin berpikir dia gila. Tetapi bagi Sakti Alexander Sihite, warga Tanjung Priok itu, nubuatnya sebagai rasul kian kuat, justru karena dia ditolak. Bukankah para nabi awalnya kerap dihujat?

Dia menembus jalur maya, dan ribuan orang menjenguk profilnya di Facebook. Di sana, tak ada pujian kecuali caci maki.  Pada mulanya dia muncul di sebuah blog, dengan header hijau cerah tertulis: “Sakti A Sihite, Manusia biasa yang dijadikan Tuhan sebagai utusan-Nya”. Ada alamat email, dan nomor telepon genggam. Dia begitu percaya diri.

Mengaku besar dalam tradisi Islam, sang ‘rasul’ menolak tradisi khitan. Dia menegaskan dirinya rasul, bukan nabi. Itu sebabnya dia yakin tak melawan keyakinan Islam bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, atau khataman nabiyyin. Selain Qur’an, dia membaca semua kitab suci. Dia menolak sumber lain, termasuk hadith, yang menurutnya “banyak dipalsukan”.

Kritiknya atas tradisi agama seperti sebuah gumam. Tampak Sihite kecewa pada angkara umat beragama. Dia, misalnya, menyebut Allah dengan “Tuhan”, karena tak ingin sengketa soal kata itu hanya memantik perseteruan berdarah antar umat.

Barangkali dia berangkat dengan kekecewaan. Seperti ditulisnya, dia membenci umat yang terbelah karena mazhab, atau perbedaan pikiran. Baginya, Tuhan itu satu, dan dia ingin Zat Maha Kuasa itu menjadi milik semua.

Atau dia juga gusar karena agama, yang harusnya membawa kebahagiaan, justru memberi banyak soal bagi manusia. Di Malaysia, misalnya, segepok kitab Injil ditolak masuk ke negeri itu karena memakai kata “Allah’. Kata itu, ujar penguasa setempat, sudah lebih dulu milik kaum Muslim. Di Bosnia, umat Muslim diburu dengan kebuasan tak terbayangkan. Tak kurang, di negeri ini kita mengingat kisah sedih Ahmadiyah. Para jamaahnya harus meninggalkan masjid tempat mereka bersujud kepada Tuhan.

Perang atas nama agama meletus sejak berabad-abad silam, tapi amis darahnya terus merambat sampai zaman ini. Semuanya yakin Tuhan “Yang Maha Pengasih” berada di pihak mereka. Tapi Sihite toh bukan ‘rasul’ dengan mukjizat. Dia tak punya apa-apa. Dia tak bisa apa-apa meredam angkara berabad-abad itu.  Dia cuma bisa memberi tanda seru: sebaiknya kaum beragama kembali inti ajaran Tuhan, pada kitab masing-masing.

Dia juga tak mengguncang, misalkan, seperti ramalan kiamat pada 2012 itu. Anda yang telah menyaksikan dahsyatnya kehancuran, seperti tergambar pada kehebohan film 2012 di sejumlah bioskop itu, mungkin akan kehilangan nafsu mengejar apa pun di dunia.

Kiamat?  Ini kelebihan Sihite. Dia tak risau tentang akhir zaman, yang bagi sebagian orang adalah mimpi buruk. “Waktu persis kiamat adalah rahasia Tuhan,” ujar sang ‘rasul’ melalui telepon genggam. Keyakinan akhir zaman segera tiba, juga membakar perang berlarut-larut antara Yahudi, Kristen dan Islam. Semua ingin segera tuntas sebelum bumi digulung, dan langit runtuh, seperti disitir Lawrence E Joseph dalam buku Apocalypse 2012.

Tapi, Sihite serius. Anak muda bermuka tirus dan keras itu, memilih berhenti bekerja demi ‘berdakwah’ di blognya. Dia sarjana hukum, dan sempat menjadi staf bagian legal di satu perusahaan penerbangan. “Saya berhenti, dan kini saatnya saya menyampaikan ajaran Tuhan”, ujarnya.

‘Kerasulan’nya datang, seperti diakui Sihite, dari mimpi. Dia mengalami hal mistis sejak dua tahun silam. Puncaknya, pada 1 Ramadan dua tahun lalu, Sihite melihat ruh Tuhan. Dia, seperti diakui Sihite, berupa cahaya atau energi hijau, dan datang “memenuhi rongga dada saya,” tulisnya di blog, dengan tajuk “Pertanyaan Seputar Kerasulan”. Sang ‘rasul’ menulisnya dalam bentuk FAQ (frequenly asked questions).

Induksi energi itu, kata Sihite, seperti membakar jantungnya. Lalu, ada suara, sayup tapi terang dan berulang-ulang, “engkau adalah rasulullah, engkau adalah rasulullah…”. Tiga pekan kemudian, Sihite menyatakan dirinya sebagai rasul.

Sihite tak berapi-api, dan mungkin juga harus lebih senyap kelak. Majelis Ulama Indonesia akan menyelidiki kegiatannya, seperti diungkap Ketua MUI Ma’ruf Amin: “Jika meresahkan, Sihite bisa diseret ke pengadilan”.

Kita tak tahu bagaimana akhir kisahnya. Tak penting, apakah si ‘rasul’ benar atau salah, karena kepercayaan kepada nabi adalah bagian dari iman.

Sebuah gumaman semestinya tak harus diredam dengan kekuatan. Sihite tak punya jemaah, atau tempat ibadah. Dia juga tak mengajak orang pindah agama. “Saya ingin orang beragama dengan benar. Jadilah Muslim yang benar, atau Nasrani yang benar,” ujarnya.

Tapi, “yang-benar” itu tak gampang didiskusikan, di satu wilayah dimana pembicaraan tentang agama masih penuh sangkaan. Sihite mungkin akan dihujat lebih dalam, jika dia dinilai meresahkan. Polisi telah menyatakan akan memburu pemuda penyewa kamar di Jalan Swasembada Timur, Tanjung Priok itu. Mengaku menjadi nabi, kata polisi setempat, bisa dijerat Pasal 156 KUHP, dengan tuduhan penistaan agama.

Sesuatu “yang-benar”, sepertinya harus selalu menentramkan. Sihite tak berapi-api. Dia memang tak percaya kiamat tiba tiga tahun lagi. Tapi mungkin dia harus menghadapi satu ‘kiamat’ lain:  mereka yang murka atas ucapan si ‘rasul’.


Sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/106841-seorang__rasul__di_priok_dan_kiamat_2012

Lihat Selengkapnya

Share

Membungkam Sejarah Korban

Hadirnya perubahan politik tahun 1998 belum cukup memberi ruang dan kesempatan yang luas bagi korban. Cita-cita pelurusan sejarah untuk mengingat kembali masa lalu dalam rangka membangun dan meletakkan sejarah bangsa ini secara benar masih jauh dari kenyataan. Tidak sedikit kebijakan negara justru tidak mengambil posisi berbeda dengan sikap politik terdahulu.
Keinginan untuk melakukan pelurusan sejarah dan rekonsiliasi nasional terpaksa harus melewati jalan terjal dan tantangan luar biasa. Dibandingkan dengan Afrika Selatan atau pun Argentina, Indonesia terbukti gagal membentuk Komisi Kebenaran untuk pelurusan sejarah. Phobia atas ancaman kembali komunisme justru terus menguat. Narasi sejarah resmi bangsa belum nampak berpihak kepada korban. Perkembangannya tidak semakin membaik. Sejarah masih sarat dengan berbagai bias kekuasaan.

Tragedi 1965-1966 salah satu kisah dan polemik sejarah Indonesia yang sangat menegangkan. Beberapa sejarawan bahkan secara eksplisit menyebutnya sebagai sejarah yang penuh dengan ketidakpastian. Ia melahirkan beragam klaim penafsiran pandangan mengenai kebenaran fakta sejarah. Tentang siapa saja pihak-pihak yang harus bertanggung jawab menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban masih ada dalam rangking teratas tema kontroversi.
Betapa rumitnya kisah ini untuk dituturkan dan menempatkan episode ini sebagai catatan bangsa yang tidak mudah dilampaui. Bukan saja karena banyaknya versi sejarah yang muncul, tetapi juga karena perdebatannya belum berujung pada tercapainya keadilan bagi korban.

Terlepas dari segala polemik dan kontroversi, fakta peristiwa itu telah menggelar dan menyuguhkan cerita penderitaan korban yang sungguh luar biasa. Terlepas dari perbedaan penghitungan jumlah orang yang dibunuh, dipenjara dan diasingkan, jumlah korban terbilang sangat fantastis. Beberapa ahli dan peneliti sejarah bahkan menafsir angka melebihi jutaan korban. Sebagian besar dari mereka telah didakwa dan diadili tanpa proses hukum yang semestinya. Sebagian mereka yang tersisa, kini masih hidup dalam napas diskriminasi dan peminggiran politik luar biasa.

Meskipun waktu terus bergerak dan generasi mulai berganti, stigmatisasi dan diskriminasi masih bertahan dengan berbagai pola. Kalaupun secara fisik para korban tidak mengalami represi langsung, mereka tetap saja masih berhadapan dengan kecenderungan dan pola tekanan politik yang lain. Dominasi dan represi atas ingatan masa lalu secara psikologis justru menjadi modus pemenjaraan non fisik paling diskriminatif. Korban dibiarkan hidup tetapi tetap saja terbungkam; dibiarkan bernapas tetapi tidak merdeka bersuara. Atas alasan 'bahaya laten' mereka harus diawasi karena kemungkinan bisa bangkit dan bertumbuh kembali.

Dalam praktik sejarah kekuasaan, korban selalu ada dalam posisi rentan. Ia kerap menjadi korban kedua kalinya. Dominasi kekuasaan jarang memberikan ruang untuk dia mencatat sendiri kisah sejarah dengan merdeka. Narasi tentang korban selalu diposisikan di ruang-ruang pinggiran, jauh dari perhatian dan penghormatan negara. Definisinya sering dikaburkan dan didistorsi sehingga sering mengandung rumusan yang abstrak sekaligus absurd. Siapa yang korban dan siapa yang menjadi penyebab korban terus direlatifkan sedemikian rupa sehingga semakin tidak jelas di mana batasannya. Secara realitas korban kemudian ditiadakan dan sedemikian rupa.
Penghilangan pengertian korban adalah cara untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Di saat-saat yang lain korban diangkat dan diadakan sekadar sebagai jargon dan komoditas politik. Praktik semacam ini mudah ditemukan di saat-saat para elit kekuasaan membangun legitimasi dalam pertarungan-pertarungan politik semacam perhelatan pemilihan umum. Sedemikian leluasanya bahasa kekuasaan sehingga mampu mendefinisikan korban menjadi pengertian-pengertian yang mengapung dan lepas dari hakikat keberadaannya yang mendasar.

Namun demikian, sejarah korban bukanlah perjalanan mati dan berhenti dalam ruang kosong yang stabil. Berhadapan dengan dialektika sejarah, korban sebenarnya mempunyai beragam kreatifitas hidup, pandangan, interpretasi dan nilai hidup yang unik. Berhadapan dengan belenggu-belenggu kekuasaan yang dihadapinya, kreatifitas ini sering muncul, seketat apapun pengawasan itu. Pada posisi tertentu menyerupai tradisi subaltern. Korban mempunyai cara tersendiri untuk bertahan hidup dan keluar dari dominasi stigma itu.
Kontingensi persinggungan antara kekuasaan yang memanifestasikan dirinya dan sikap kreatifitas korban berhadapan dengan represi ingatan adalah satu hal yang saat ini terus bergulir dengan segala dinamikanya.

Tragedi bangsa pada 1965 dan episode sesudahnya adalah salah satu contoh tentang kurun waktu sejarah paling kabur dan gelap. Tahun yang menjadi awal berkuasanya rezim baru yang kontroversial. Tahun dengan fenomena perubahan kebijakan yang sangat drastis.
Tahun-tahun penuh harapan bagi sebagian masyarakat dan sekaligus menyimpan kekecewaan tak terbendung dari sebagian yang lain. Awal sistem politik yang menghamparkan kemenangan dan sekaligus kekalahan. Musim semi politik bagi Indonesia yang menyeret kisah paling dramatis. Kurun waktu yang menjadi titik pembalikan sejarah politik Indonesia sekaligus merupakan rentang sejarah dengan tumpukan jutaan korban.
Kemenangan sebuah rezim yang melahirkan berbagai dikotomi biner tentang 'pahlawan' dan 'para pemberontak', tentang 'yang suci' dan 'yang biadab', tentang 'kita' dan 'mereka', tentang 'yang terpuji' dan 'yang terkutuk' dan tentang “yang berhak” dan “yang tidak pantas” hidup dalam bumi bangsa ini. Sebuah rezim dengan sekian nalar prasangka yang membelah keragaman, persaudaraan, dan kultus saling menghargai walaupun terselimuti dengan jargon kesatuan dan integrasi bangsa.

Guratan wajah suram itu belum surut. Pelaku kejahatan tetap melenggang dan tidak tersentuh. Sistem kekuasaan masih belum berkehendak untuk merelakan diri membuka proses kebenaran sejarah atas kisah masa lalu yang masih gelap. Penanganan yang tidak menyentuh prinsip keadilan bagi 'korban' politik 1965 - 1966 adalah gambaran nyata atas kecenderungan politik yang masih tertutup. Yang berkuasa terlalu enggan untuk membuka masa lalu sebagai masa lalu yang memang pernah hadir di Indonesia.
Tragedi 1965 -1966 adalah babak yang cukup penting untuk dilihat dan dikisahkan kembali. Bukan persoalan siapa yang akan menang dan kalah tetapi membangun sikap kedewasaan bersama untuk melihat kembali masa lalu secara jujur. Menuturkan kembali yang sudah lewat secara kritis merupakan langkah menempatkan sejarah masa lalu pada tempatnya yang pantas sesuai dengan fakta kenyataan yang selurus-lurusnya. Meskipun proses ini seringkali sulit, inilah pintu dasar untuk keluar dari penjara masa lalu. Sebuah modal berharga untuk menjalani masa depan dengan spirit rekonsiliasi yang sebenarnya. Luka kolektif masa lalu yang ditutup-tutupi justru penghambat terbesar untuk membangun fondasi sejarah yang penuh keadaban.

Merenungkan tragedi politik secara jernih, mengajak semua untuk mengingat kembali setiap torehan sejarah dengan penuh empati. Berempati karena begitu mendalam dan kontroversialnya sejarah ini terbangun. Rentang waktu kontroversial ini belum berakhir. Narasi resmi tentang kisah penyelamatan tetap saja bertahan di antara narasi-narasi kecil korban yang berserakan. Sebagai sebuah babak, 1965 adalah transisi politik yang banyak mengisahkan sang korban, terkhusus bagi mereka yang saat ini masih tetap tertawan dalam trauma kolektif.
Fakta masa lalu menjadi lembaran kisah terbesar bangsa yang penuh luka dan kegetiran; tragedi terbesar dengan sekian banyak korban dan sekian banyak ratapan, trauma kolektif dan kengerian. Empat puluh tahun lebih telah berlalu, namun peristiwa tersebut seakan sulit menghilang dan kian membekas bersama-sama dalam memori kolektif bangsa. Bangsa tetap belum beranjak dari posisi semula. Belum terlihat komitmen dan kehendak bersama bahwa rekosiliasi dan pelurusan sejarah adalah sesuatu yang teramat penting.

Ingatan masa lalu yang hidup dalam kuatnya sistem normalisasi dan pengawasan membuat sekian banyak korban masih beku dan tak bersuara. Mereka terbungkam, ketakutan dan kadang putus asa. Suara mereka tenggelam dalam kesenyapan. Kejujuran dan keberanian bertutur harus berhadapan dengan prasangka dan stigma. Segala sifat buruk masih ditempelkan kepada mereka. Labelisasi ini bahkan mengakar dan terserap dalam bawah sadar masyarakat. Masyarakat terdorong untuk tidak hanya phobia tetapi sekaligus terdidik untuk menyemai siklus kebencian. Alih-alih memperjuangkan korban, berdekatan dengan mereka adalah aib dan pelanggaran moral dan politik. Bisa-bisa justru akan menyeret kepada banalitas politik “kambing hitam”. Entah kenapa, inilah kenyataan yang tetap bertahan.

Stigma mudah diserap menjadi kesadaran dan membentuk perilaku. Dekat dengan para korban sama berarti mencipta kesulitan bagi diri sendiri. Lebih parah lagi akan dicap dan terkatagori sebagai musuh yang harus dicurigai. Inilah malapetaka bagi siapa yang dekat dengan para korban. Nalar pikir ketakutan dan kebencian inilah yang tersemai dalam iklim penyeragaman bahasa, wacana dan tradisi bertutur masyarakat. Kalau tidak mau sulit maka lebih baik diam.
Represi atas ingatan selanjutnya secara sublim membangun ekspresi-ekspresi prasangka. Stigma mendapat lahan basahnya pada kesadaran masyarakat yang ditekan luar biasa untuk bungkam dan tidak bersuara. Kepatuhan pada penyeragaman diskursus membudidayakan kesadaran nomenklatura yang tertutup. Sang korban menjadi “si liyan” yang tidak hanya terikat kontrol dan pengawasan namun sekaligus terpenjara dalam kepungan label negatif yang harus ditanggung.

Penanganan para korban terbatas pada keinginan dan kehendak negara secara sepihak. Suara-suara korban belum diberi tempat sepantasnya. Ruang sejatinya sejarah hanya ada pada masa lalu yang sudah direpresentasikan penguasa. Negara leluasa menguasai ingatan masa lalu korban dengan cara pandang yang seragam. Korban dipaksa untuk selalu mengingat sesuatu yang menjadi kebenaran sejarah dalam perspektif penguasa. Korban sekaligus dipaksa untuk melupakan ingatan tentang kebenaran sejarah yang seharusnya dimiliki.

Di sisi lain, tak satu pun pelaku bersuara. Mereka enggan untuk terbuka memaparkan masa lalunya. Ruang politik yang masih tertutup, membuat para pelaku (represorer) masih bebas berkeliaran tidak tersentuh hukum. Tidak hanya diam dan berkelit, dalam ruang-ruang kekuasaan yang dimiliki, mereka meneguhkan diri sebagai penentu kebenaran sejarah. Masa lalu disembunyikan dalam kamar penyimpanan yang tertutup rapi. Membukanya dikawatirkan akan membangun gejolak politik yang tidak menyenangkan bagi pelaku dan penguasa.
Membuka sejarah masa lalu bisa menjadi bumerang dan keruntuhan legitimasi. Banyak dari pelaku tentu tidak menginginkan pil rasa pahit akibat keterbukaan masa lalu. Minimal, kondisi inilah yang membuat upaya apapun untuk mengangkat nasib korban tersendat dan terpuruk.

“Kekuasaan memberikan banyak kemewahan bagi manusia, tetapi dua tangan yang bersih jarang termasuk di dalamnya” (M Tullius Tiro)

Setelah pemerintahan totaliter runtuh di Argentina, tahun terpenting di negara itu terjadi pada 1984. Sebuah komisi untuk orang hilang (CONADEP) yang dibentuk oleh presiden terpilih, Alfonsin telah menerbitkan sebuah laporan resmi tentang berbagai investigasi kesaksian para korban kekejaman luar biasa selama rezim Junta Militer Argentina berkuasa dari tahun 1976 hingga 1983. Sebuah dokumentasi berharga tentang fakta-fakta atas kebijakan politik teror kekuasaan. Sebuah langkah berani dari pemerintahan yang demokratis pasca Junta Militer di Argentina. Dalam dokumen yang diberi nama 'Nunca Mas' ( Tidak Akan Terulang Lagi), ditunjukkan berbagai kekejaman masa lalu yang dilakukan oleh rezim Junta Militer. Langkah itu telah membuka mata seluruh dunia tentang masa lalu yang gelap di Argentina.

Keberanian korban untuk bersaksi atas kebenaran sejarah tersebut merupakan awal langkah upaya pemulihan korban. Dari kesaksian itu dirumuskan beberapa kebijakan seperti reparasi dan rehabilitasi korban. Banyak kebijakan dan undang-undang berhasil dibentuk untuk memberi kemerdekaan politik dan sekaligus kesejahteraan korban. Ingatan masa lalu berhasil ditangkap menjadi kesadaran untuk pembenahan sistem politik ke depan. Sebuah tragedi tentang teror dan penindasan telah diungkap di Argentina untuk meluruskan sejarah dan mengawal transisi politik meskipun belum menjangkau keseluruhan cita-cita dari upaya rekonsiliasi korban. Dalam pengalaman Argentina, masa lalu masih terus tertawan. Masa lalu seringkali masih diletakan sebagai beban sejarah. Usaha CONADEP memang bisa menolong sebuah keterbukaan politik dan membantu para korban memahami sejarahnya, meskipun dalam batas tertentu masih belum memenuhi hak keadilan korban.

Dasawarsa terakhir, terobosan politik dan langkah kebijakan di Argentina dalam beberapa intensitas dan kualitas berbeda juga berlangsung di beberapa negara. Kemajuan ini telah berhasil menyelesaikan warisan kejahatan masa lalu. Hampir ada kemiripan situasi politik. Untuk penyelesaikan tersebut, telah dibentuk semacam komisi penyelidikan atau 'komisi kebenaran'. Komisi ini secara khusus bertugas untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kurun waktu tertentu terutama situasi kekejaman yang terjadi dalam rezim lama yang berkuasa. Langkah ini dianggap cukup taktis untuk mengungkap massa lalu.

Afrika Selatan merupakan salah satu contoh negara yang mempunyai pengalaman lebih menarik tentang komisi kebenaran. Pengalaman sejarah kelam apartheid merupakan catatan tergelap bagi Afrika Selatan. Konsistensi dan keberanian politik pasca apartheid untuk membuka babak rekonsiliasi telah menciptakan terobosan penting. Komisi kebenaran telah berhasil dipakai sebagai cara untuk melakukan pembenahan sejarah secara menyeluruh bagi Afrika Selatan. Pada kasus Afrika Selatan, amnesti politik bisa dan berhasil diberikan secara individual terhadap para pelaku pelanggaran kemanusiaan di Afrika Selatan. Sebagai sebuah syarat mendapatkan amnesti tersebut, seseorang harus mendaftarkan diri dan membeberkan seluruh detil kejahatan mereka kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dalam prosesnya, kasus di Afrika Selatan cukup menarik. Mereka tidak sepenuhnya mengandalkan pada amnesti dan Komisi Kebenaran semata. Komisi Kebenaran berhasil mendorong ribuan orang untuk mengakui kejahatan mereka pada masa apartheid. Sistem pengadilan yang masih dianggap bermasalah menyebabkan banyak orang lebih percaya kepada Komisi Kebenaran itu. Kepercayaan dan keterbukaan pada hakikatnya adalah modal penting untuk membangun rekonsiliasi. Komisi Kebenaran sekaligus bisa membangun autoritas untuk menciptakan ruang yang tepat untuk semua orang yang dipinggirkan oleh sejarah untuk bersaksi. Komisi Kebenaran sekaligus menjadi media yang tepat bagi pengakuan para pelaku.

Keberanian membuka pengakuan merupakan tradisi moral untuk merombak sistem impunitas yang sering diperoleh para pelaku kejahatan kemanusiaan di Afrika Selatan. “Memaafkan tanpa melupakan” adalah prinsip dasar moral yang dipakai sebagai semboyan dalam membangun rekonsiliasi dan pelurusan sejarah. Prinsip-prinsip inilah yang membentuk warna rekonsiliasi menjadi hidup. Afrika Selatan adalah contoh kasus yang bisa menempatkan masa lalu yang berdamai dengan cita-cita masa depan. Sejarah kekelaman bisa menjadi bahan reflektif berharga untuk membangun fondasi sistem yang lebih kokoh. Sebuah sistem hidup bernegara yang tidak didasari kepura-kepuraan dan kebohongan. Sebaliknya, Afrika Selatan yang baru adalah negeri yang menghargai ketulusan, penghargaan dan etos tanggung jawab.

Berbeda jauh dengan Argentina maupun Afrika Selatan dalam menyikapi pentingnya pelurusan sejarah dan langkah penanganan para korban akibat kejahatan kemanusian, Indonesia mempunyai cerita sebaliknya. Upaya pelurusan sejarah masih berjalan di tempat. Perjuangan para korban politik kejahatan kemanusiaan masih membentur tembok penghalang politik yang tinggi dan tebal. Kekuasaan politik masih bebal dan enggan untuk membuka pintu. Tidak ada keberanian dan kerendahan hati negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusian yang pernah terjadi. Cita-cita untuk pelurusan sejarah tenggelam dan menguap begitu saja. Masih sangat jauh untuk mengatakan bahwa kebijakan politik sudah terbuka untuk kebenaran sejarah. Deretan kasus dari tahun 1965 sampai saat ini tidak kunjung menghasilkan warna terang. Perjuangan korban tersendat oleh sikap dan kebijakan politik yang sampai saat ini masih belum berpihak.


Sumber : http://ureport.vivanews.com/news/read/59675-membungkam_sejarah_korban__i_

Lihat Selengkapnya

Share

Apa Kaitan Tes Keperawanan dan Pendidikan?

Tes keperawanan atau kegadisan bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi kontroversi. Wacana ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno, sebagai bentuk kegelisahan pribadinya, untuk mereformasi pendidikan.

Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto menegaskan, tidak akan memikirkan hal itu apalagi membicarakan. DKI Jakarta akan tetap konsentrasi pada tujuan pendidikan dengan meningkatkan kompetensi bagi siswa.

Tujuan pendidikan itu menurut Taufik adalah untuk memperbaiki sistem akademis, spiritual untuk mendapat hasil yang baik. "Lingkungan sekolah yang baik, kondusif, dan perbaikan kurikulum jauh lebih penting," ujarnya Selasa 27 Setember 2010.

Menurut Taufik, dia belum mengetahui keterkaitan tes keperawanan dengan pendidikan. Selain akan melanggar hak asasi, secara sosiologi menjadi tanda yang tidak baik.

"Ini masuk areal personal dan multitafsir, baik secara medis," ujarnya.

Karena itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak akan memikirkan ke arah sana. Jakarta akan menuju tahap internasional, dengan target intelektual dan spiritual. (umi)

Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/179974-apa-kaitan-tes-keperawanan-dan-pendidikan

Lihat Selengkapnya

Share

"Bukan Tes Keperawanan, Tapi Tes Kegadisan"

Beberapa hari belakangan ini, di berbagai jejaring sosial, marak dibicarakan soal tes kegadisan atau keperawanan bagi siswi sekolah. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara melakukan tes kegadisan itu?

Usul tes ini sendiri pertama kali muncul dari seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Provinsi Jambi bernama Bambang Bayu Suseno. Bambang melontarkan wacana ini pertama kali di Jambi pada pertengahan September 2010 ini.

Apa perlunya tes itu dan bagaimana caranya? Untuk mengetahui lebih banyak soal konsep tes ini, VIVAnews mewawancarai langsung Bambang melalui telepon pada Selasa 28 September 2010. Kepada VIVAnews, Bambang menyatakan bahwa berita yang beredar di sejumlah media massa sehubungan dengan tes ini perlu diluruskan.

"Bukan tes keperawanan, tapi tes kegadisan," kata Bambang. "Kalau perawan, kesannya bagaimana gitu," ujar Bapak tiga anak itu di awal wawancara. Apa bedanya?

Berikut wawancara lengkap VIVAnews dengan Bambang:

Bagaimana sebenarnya konsep tes kegadisan?
Konsep yang sebenarnya perlu diluruskan. Konsep ini lahir dari keprihatinan kami terhadap pergaulan bebas. Pergaulan yang luar biasa bebas di kota-kota besar. Ada fenomena longgarnya pengawasan orang tua. Kemudian pendidikan agama minim. Wacana ini kami gulirkan berangkat dari kegelisahan itu.

Belum lagi, ada survei mengatakan anak sekolah menengah sudah melakukan hubungan seks. Sampai enam puluh persen katanya. Jadi kami mewacanakan, perlu sebuah keluarga memberikan kiat pada anak. Konsep yang ditawarkan berupa tes kegadisan atau berupa tes keperjakaan.

Teknis tesnya bagaimana?
Berupa wawancara atau konseling. Berlaku untuk siswa laki-laki juga, tentu namanya tes keperjakaan. Tak ada tes diperiksa langsung (alat kelamin--red). Wawancara saja, konseling. Identitas juga dirahasiakan. Ini shock therapy untuk upaya pencegahan. Silakan mereka bohong atau jujur dalam konseling itu.

Kalau tak lulus tes?
Tak ada sanksi. Jadi, tidak serta-merta kalau tidak perawan tidak boleh sekolah. Bukan begitu. Ini maksudnya hanya untuk konseling kejiwaan. Bagi mereka yang masih gadis, ya dipesankan nanti untuk menjaganya. Kalau yang sudah tak gadis, ya kita beri bimbingan.

Sekarang kita lihat saja, ketika pendidikan dasar selesai, institusi pendidikan militer atau kedinasan juga melakukan tes ini. Kalau membuka penerimaan mahasiswa baru, kan ada tes begitu.

Sekarang bagaimana tes ini kita lakukan untuk mereka setelah tamat sekolah dasar. Untuk jenjang pendidikan wajib 12 tahun itulah. Saya lihat ini satu-satunya instrumen. Coba, ada instrumen apa lagi untuk memperbaiki akhlak anak?

Kemudian juga saya rencanakan tes urine. Ini jadi satu paket untuk mengetahui pengguna narkoba.

Apakah usul ini akan jadi peraturan daerah?
Tidak. Ini wacana pribadi. Karena saya wakil rakyat, mungkin diekspose. Kalau saya tukang becak, mana mungkin diekspose. Saya memikirkan ini bukan untuk Jambi saja, tapi untuk nasional. Jadi silakan diwacanakan di nasional.

Memang kemudian ada yang mengatakan ini melanggar hak asasi manusia, melanggar hak anak, melanggar konstitusi dan sebagainya. Tapi saya yakin, banyak pula yang mendukung saya. Jadi yang jelas urun rembuklah, bagaimana ini.

Sejak saya usulkan ini, saya banyak dapat telepon dari ibu-ibu. Intinya, mereka banyak mendukung saya. Saya tahu itu karena anak saya tiga, perempuan semua. Usianya enam tahun, tiga tahun dan dua tahun.

Apa jawaban Anda atas tuduhan melanggar hak asasi dan hak anak itu?
Secara hukum, tidak ada yang dilanggar. Saya sudah bicara dengan ahli hukum, apakah ada konsep saya ini mengganggu hak asasi? Ahli hukum bilang, tak ada yang dilanggar.

Katakanlah, ada anak sekolah yang diperkosa. Siapa yang me-manage korban? Di konseling ini, bisa dilakukan itu karena nanti ada tim konseling.

Sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/180044-wawancara-anggota-dprd-pengusul-tes-kegadisan

Lihat Selengkapnya

Share

Negara Terkaya-Termiskin, Di Mana Indonesia?

Majalah bisnis ternama AS, Global Finance, baru saja merilis peringkat 182 negara di dunia berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita. Dari negara yang paling miskin hingga negara yang paling kaya sejagat.

Metode yang digunakan untuk menentukan kekayaan negara adalah membandingkan standar hidup penduduk satu negara secara keseluruh dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang didasarkan pada paritas atau keseimbangan daya beli secara internasional.

Ini mengukur standar hidup antar negara dengan menggunakan indikator biaya hidup relatif, inflasi, serta nilai tukar suatu negara yang dikonversi ke mata uang bersama (dolar internasional atau dolar AS).

Menurut majalah tersebut, posisi negara terkaya ditempati oleh Qatar, negara Arab dari kawasan Timur Tengah. Negara produsen dan eksportir gas terbesar di dunia ini memiliki PDB per kapita sebesar US$90.149 atau Rp811 juta per tahun pada 2010.

Selain Qatar, 10 negara teratas negara paling kaya adalah Luxemburg, Norwegia, Singapura, Brunei, Amerika Serikat, Hong Kong dan lainnya
Sedangkan, posisi negara paling miskin dipegang oleh Republik Kongo. Negara yang terletak di sub sahara Afrika ini memiliki PDB per kapita hanya sebesar US$342 atau Rp3 juta per tahun. Kongo menempati posisi terburuk di antara deretan negara miskin yang kebanyakan berasal dari benua Afrika

Lantas, dimana posisi Indonesia?
Berdasarkan data ranking 182 negara tersebut, Indonesia berada di urutan ke 122 dengan PDB per kapita US$4.380 atau Rp39,4 juta per tahun.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber alam melimpah, mulai dari perkebunan, pertambangan, serta energi. Namun, negara ini memiliki populasi cukup besar, lebih dari 230 juta jiwa.

Berada tak jauh dari posisi Indonesia, adalah Fiji di posisi 121, Honduras (123), Irak (124) dan Mongolia (126).

Amerika Serikat

Di kalangan negara dengan jumlah penduduk terbanyak, Indonesia berada jauh dari Amerika Serikat yang menempati posisi nomor enam besar dunia dengan PDB per kapita US$47,7 ribu atau Rp429 juta per tahun dengan jumlah penduduk 308 juta jiwa. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan total PDB US$14 triliun.


 
China 

RI juga kalah dari China yang menempati posisi nomor 96 dunia. China memiliki jumlah penduduk enam kali lipat dari Indonesia, yakni 1,33 miliar jiwa. Tingkat PDB per kapita China sebesar US$7.240 atau Rp65 juta per tahun. Total PDB China belakangan terus melaju, bahkan sudah mengalahkan Jerman di posisi ketiga dan Jepang di posisi kedua dunia. Pada akhir 2008, PDB China mencapai US$4.326 miliar. China dikenal sebagai negara eksportir terbesar dunia, khususnya untuk produk-produk manufaktur.


India

Namun, RI masih lebih tinggi dibandingkan dengan India yang menempati posisi 128. Jumlah penduduk India mencapai 1,1 miliar jiwa dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$3.176 atau Rp28,5 juta per tahun. Total PDB India mencapai US$1.217 miliar dengan perekonomian mengandalkan industri dan jasa. Perekonomian India juga mengandalkan pasar domestik, serta ekspor.



Asia Tenggara

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dengan Singapura yang menempati posisi nomor lima besar dunia, Malaysia di peringkat 59 dan Thailand (90). Di kawasan ini, Indonesia lebih bagus dari Phillipina peringkat 127, Timor Leste 134, Papua Nugini (142), Kamboja (146) dan Myanmar (159).




Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/178888-negara-terkaya---termiskin--dimana-indonesia-

Lihat Selengkapnya

Share

Enam Kabupaten Super Kaya di Indonesia

Beroperasinya perusahaan skala besar di suatu wilayah berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah itu. Tak terkecuali bagi sejumlah wilayah kabupaten/kota di beberapa daerah di Indonesia.
Enam kabupaten/kota di Indonesia tercatat memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Pendapatan per kapita itu merefleksikan produk domestik bruto (PDB) per kapita masing-masing kabupaten/kota tersebut.

Enam kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita terbesar itu rata-rata mencatat PDB per kapita di atas Rp100 juta. Kabupaten itu sebagian merupakan wilayah yang memiliki tambang, seperti emas, tembaga, batu bara, minyak dan gas. Namun, sebagian lagi menjadi pusat jasa, juga industri rokok yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah tersebut.

PDB adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara/daerah pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional/daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun VIVAnews dari Badan Pusat Statistik (BPS) edisi Agustus 2010, Kota Bontang di Kalimantan Timur pada 2009 membukukan PDB per kapita tertinggi.

1. Kota Bontang, Kaltim

PDB per kapita Kota Bontang tercatat sebesar Rp368,05 juta. Bontang yang terletak sekitar 120 kilometer dari Samarinda itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan, dan Selat Makassar di timur. Kaltim merupakan propinsi yang memberikan gaji atau upah tertinggi kedua secara nasional kepada karyawan atau buruh, yakni Rp2,15 juta per bulan.

Sejumlah perusahaan besar beroperasi di kota ini, di antaranya Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak), dan Indominco Mandiri (batu bara). Bontang juga memiliki kawasan industri petrokimia dan merupakan kota yang berorientasi di bidang industri, jasa serta perdagangan.

2. Kabupaten Mimika, Papua

Kabupaten Mimika di Papua selama 2009 membukukan PDB per kapita Rp295,05 juta. Di Kabupaten Mimika yang beribukota Timika itu beroperasi salah satu tambang emas terbesar dunia, PT Freeport Indonesia. Gaji atau upah rata-rata yang diterima pegawai atau buruh di Papua juga tertinggi di Indonesia, yakni Rp2,16 juta per bulan.

Berdasarkan data Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009, Kabupaten Mimika mencatat dana bagi hasil Rp424,33 miliar. Namun, perolehan dana bagi hasil itu masih lebih rendah dibanding Bontang yang mencapai Rp476,83 miliar.

3. Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PDB per kapita tertinggi ketiga adalah Jakarta Pusat yang mencapai Rp224,41 juta. Sebagai daerah pusat ibukota pemerintahan, Jakarta Pusat diuntungkan dengan berkembangnya transaksi bisnis dan jasa. Upah atau gaji rata-rata yang diterima pegawai, pekerja atau buruh di Jakarta, tergolong tinggi, yakni Rp1,92 juta per bulan.





4. Kota Kediri, Jawa Timur

Sementara itu, Kota Kediri di Jawa Timur mencatatkan PDB per kapita Rp202,33 juta, atau menempati urutan keempat terbesar. Di kota kretek itu beroperasi pabrik rokok besar, PT Gudang Garam Tbk yang tahun lalu mencatatkan pendapatan Rp32,97 triliun.






5. Kabupaten Siak, Riau

Di urutan berikutnya, Kabupaten Siak di Riau membukukan PDB per kapita Rp156,35 juta. Tidak ada perusahaan yang menonjol di daerah tersebut, meski potensi unggulan daerah ini adalah sektor pertambangan minyak bumi.

Kabupaten Siak juga memiliki potensi strategis mengingat daerahnya berada di wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi "Sijori" Singapura-Johor-Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle).

Dengan jarak hanya 150 kilometer dari Singapura, Siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif bagi kapal pedagang di Selat Malaka dan bahkan berpotensi besar menjadi relokasi industri dan layanan perdagangan internasional.

Namun, untuk dana bagi hasil, Siak menempati peringkat keempat terbesar atau mencapai Rp993,2 miliar. Penerimaan dana bagi hasil Kabupaten Siak ini hanya kalah dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebesar Rp2,56 triliun, Bengkalis (Riau) Rp1,51 triliun, dan Kutai Timur (Kaltim) Rp1,05 triliun.

6. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Kabupaten lainnya yang mampu membukukan PDB di atas Rp100 juta adalah Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB). PDB per kapita kabupaten yang di daerahnya beroperasi perusahaan tambang besar, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu mencapai Rp128,26 juta. (hs)

Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/179026-kabupaten-di-indonesia-paling-makmur

Lihat Selengkapnya

Share

Mengapa Indonesia Lolos dari Badai Krisis

Indonesia merupakan salah satu dari negara di dunia yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif pada 2009. Bahkan, Indonesia mampu melewati badai krisis yang justru menumbangkan ekonomi negara-negara besar di dunia seperti Amerika dan negara kawasan Eropa.

Peristiwa ini tentu saja menarik karena Indonesia bertahan, sementara negara-negara lain justru bertumbangan. Pertanyaannya, mengapa Indonesia bisa bertahan dari badai krisis.

Dalam laporan East Asia and Pasific Update terbaru yang diterbitkan Bank Dunia berjudul Transforming the Rebound into Recovery, kami menyajikan beberapa hal yang menjadi faktor kunci mengapa Indonesia menembus badai krisis.

Struktur ekonomi Indonesia sebagian besar berasal dari pasar domestik, sementara perdagangan saham masih relatif rendah. Indonesia masih menghasilkan produk komoditas tujuan ekspor dan tidak banyak menghasilkan produk teknologi tinggi. Namun begitu, struktur ekonomi yang masih dalam tahap awal-awal ini akan membatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. 

Di sisi lain, komposisi pemain di pasar saham modal Indonesia seperti transaksi saham, obligasi dan SBI didominasi oleh investor atau warga negara asing (WNA).

September 2009, WNA memborong Rp 11,5 triliun obligasi. Walaupun mengurangi biaya saham dan peminjaman, besarnya porsi asing mengancam ekonomi. Resikonya, saat krisis finansial, investasi ini rentan dialihkan ke luar negeri.

Pemerintah Indonesia dinilai proaktif mengamankan pasar modal melalui jaminan deposito selama titik terendah ekonomi tahun lalu. Kebijakan pemerintah dengan meningkatkan porsi anggaran untuk program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Tingkat kemiskinan nasional menurun ke posisi 14,2 persen dan pengangguran menurun menjadi 8,1 persen dari sebelumnya 8,5 persen pada Februari 2009. Penciptaan lapangan kerja juga meningkat cepat daripada populasi usia kerja namun mayoritas berada di sektor informal.     

Saat Indonesia mulai memasuki badai krisis, sektor keuangan dalam negeri cukup kuat karena tidak dipengaruhi produk-produk finansial kritis yang menimbulkan gejolak ekstrem di global. Kekuatan sektor swasta cukup rendah serta posisi fiskal yang cukup kuat dan sektor swasta yang cukup rendah. 

Hasil Riset menunjukkan posisi Indonesia ke depan masih menguntungkan. Namun untuk mempertahankan pertumbuhan, pemerintah harus berkomitmen kuat menjalankan kebijakan.

Dalam Jangka menengah, diperkirakan ekspor non-komoditas melambat dan mempengaruhi upaya pengurangan kemiskinan. Selanjutnya, peluang menyelaraskan tingkat inflasi Indonesia yang rendah dengan inflasi regional. Kestabilan inflasi tersebut berpengaruh pada harga pangan dan inflasi inti yang tidak menurun drastis.

Kendati inflasi Indonesia relatif rendah, tetapi inflasi Indonesia masih jauh di atas inflasi rata-rata mitra ekspornya seperti India, Cina dan Thailand. Selain itu, kesempatan ekspansi fiskal terbuka lebar.

East Asia and Pasific Update mengestimasi PDB Indonesia tahun depan mampu mencapai 5,4 persen dan meningkat hingga 6 persen pada 2011. Indeks Konsumen akan berada pada poin 5,6 persen dan akan meningkat 6,5 persen. Pertumbuhan transaksi dagang dengan mitra utama akan pulih dari minus 1,8 persen tahun 2009 menjadi 3,3 persen pada 2010 dan naik tipis menjadi 3,4 persen pada 2011.

Walaupun secara global ekonomi global dan Indonesia menguat dibandingkan pusat krisis 2008 lalu, ancaman masih ada di depan mata. Belanja stimulus masih harus dilakukan sejumlah negara Asia Timur Pasifik.

Tantangan lain yang ada sekarang ini adalah melepaskan berbagai stimulus untuk menghadapi krisis. Pengurangan stimulus fiskal dan beban utang negara maju akan menyusahkan penduduk yang semakin tua serta political will pemerintah.
Pemerintah yang melepaskan stimulus moneter akan menimbulkan ketidakpastian (lags) terhadap pemulihan yang terlalu lambat dan melonjaknya inflasi. Melepaskan stimulus akan menyebabkan pergeseran dari inflasi produk menjadi produk volatilitas harga aset.   

Ke depan, volatilitas pasar modal menyimpan sekam ancaman. Volatilitas kurs, harga komoditas dan suku bunga memberi andil besar bagi kestabilan pasar modal Indonesia.  Sebagai penghasil komoditas, Indonesia menjadi sangat rentan namun dampaknya lebih kecil dibandingkan daripada akhir 2008 lalu.

Sedangkan dalam jangka panjang, tantangan utama ekonomi terletak pada ketidakseimbangan global yakni konsumsi Amerika Serikat serta investasi Asia. Peralihan struktural ke harga energi dan modal dunia yang semakin mahal akibat harga karbon yang semakin tinggi.  

***
Analisis ini disampaikan oleh Lead Economist World Bank, William E Wallace pada Indonesia Economic Update, di Kantor Bank Dunia di Bursa Efek Indonesia, Rabu 4 November 2009. 

Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/102685-mengapa_indonesia_lolos_dari_badai_krisis

Lihat Selengkapnya

Share

Ketahanan Pangan Butuh Leadership

Persoalan pangan adalah masalah yang sangat penting, bukan hanya pada saat sekarang, tetapi pada masa-masa mendatang. Bahkan, tidak sedikit para pemimpin bangsa yang mengingatkan betapa pentingnya pangan dalam kehidupan umat manusia.

Presiden Soekarno ketika meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB pada tahun 1952 mengingatkan bahwa persoalan persediaan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan “soal hidup atau mati”. 

Jawaharial Nehru, salah satu pemimpin besar India, juga pernah mengatakan: “Everything can wait, not agriculture. First of all, obviously, we must have enough food. Secondly, other necessities ... “.

Walaupun banyak pemimpin di dunia telah mengingatkan pentingnya ketahanan pangan, tetapi sayangnya berdasarkan data FAO yang terbaru, di dunia masih terdapat lebih dari 1 miliar penduduk (hampir 1/6 penduduk dunia) menghadapi masalah kekurangan pangan dan kemiskinan.

Kenaikan jumlah penduduk yang kekurangan pangan yang signifikan dibandingkan tahun lalu (kenaikan sekitar 105 juta) dikarenakan krisis kembar, yakni krisis finansial dan harga pangan yang meningkat tajam.

Himpunan Alumni IPB dalam “Diskusi Blak-blakan Soal Ketahanan Pangan di Indonesia” berpandangan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan beras, tetapi meliputi manajemen: ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas (harga) dan distribusi pangan, serta utilitas dan keamanan pangan. 

Dalam jangka pendek, peningkatan produksi pangan dan perbaikan sistem produksi wajib menjadi prioritas utama strategi kebijakan pangan pemerintah. Manajemen stok pangan dan stabilitasi harga pangan, terutama yang bersifat strategis, tetap perlu menjadi prioritas.

Upaya Indonesia untuk mulai memikirkan “feeding the world” patut dihargai, tentunya tanpa melupakan manajemen cadangan pangan dalam negeri. Upaya pengamanan stok pangan dalam negeri harus tetap menjadi prioritas kebijakan ketahanan pangan Indonesia.

Misalnya, surplus produksi beras baru dapat dikatakan aman jika telah terbukti stabil di atas 3 juta ton secara riil dan berkelanjutan sepanjang tahun, bukan sekadar 1 juta ton seperti perkiraan saat ini.

Pengendalian harga keseimbangan beras di dalam negeri tetap perlu menjadi perhatian seluruh pengampu kepentingan, karena relatif tingginya harga beras pada pembentukan laju inflasi nasional.

Melonjaknya laju inflasi pada Januari 2010 adalah pengalaman berharga dari manajemen stok pangan pokok yang juga sangat berhubungan dengan tekanan permintaan beras dari kelompok rumah tangga miskin dan menengah. Apabila penyaluran beras pada kelompok miskin cukup lancar, maka rumah tangga miskin ini cukup mengandalkan pasokan beras dari beras subsidi (pada Program Raskin).

Namun, ketika penyaluran Raskin terhambat karena persoalan birokrasi di tingkat pusat, kelompok miskin (dan menengah) justru terpaksa harus membeli beras secara komersial. Pada siklus berikutnya, tambahan tekanan permintaan beras ini–-apalagi pada kondisi stok beras yang kritis--justru menyebabkan lonjakan harga beras.

Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lain seperti jagung dan kedelai juga perlu menjadi prioritas, misalnya dengan memberikan keleluasaan bagi sektor swasta untuk mulai bermitra dengan petani jagung dan kedelai.

Penjaminan dan kepastian harga adalah salah satu insentif untuk meningkatkan produksi dan produktifitas. Akses terhadap teknologi baru, benih unggul, serta ketersediaan irigasi tidak akan berlangsung seperti diharapkan manakala harga yang diterima petani tidak memadai.

Dua komoditas pangan ini (jagung dan kedelai) memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri manufaktur bidang pangan yang mampu menyerap tenaga kerja banyak, serta dengan sektor pangan lain, seperti peternakan yang menghasilkan sumber protein, gizi, energi dan vitamin.

Berkaitan dengan hal ini, Indonesia harus memiliki tiga kewaspadaan dalam menghadapi ketahanan pangan nasional pada masa-masa mendatang. Pertama,  instabilitas komoditas pangan saat ini yang bersumber dari pasar internasional. Hal itu terlihat pada naik-turunnya harga komoditas yang lebih dipicu permainan para hedge fund tingkat dunia. Artinya, saat ini perdagangan komoditas sudah sedemikian canggih, harga bisa berubah hanya dalam sehari, karena yang terjadi sebagaian besar hanya perpindahan kontrak komoditas saja, bukan perdagangan komoditas riilnya.

Kedua, ketidakpastian dan perubahan iklim.

Ketiga, Indonesia saat ini mengalami lack of investment di bidang pangan dan pertanian. Indonesia membutuhkan investasi di bidang pertanian dan pangan. Investasi tidak hanya terbatas pada pembangunan pabrik, tapi juga di bidang penelitian, serta pembangunan irigasi.

Catatan tentang pangsa penyerapan KUR di sektor pertanian yang hanya 22 persen pada tahun 2009, tentu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan pangsa penyerapan KUR di sektor perdagangan yang mencapai 63 persen. Skema pembiayaan dengan penjaminan kredit seperti KUR ini juga diharapkan dapat mencegah penurunan kapasitas sistem produksi pangan dan industri secara umum.

Dalam hal manajemen input pertanian yang sangat strategis (seperti pupuk dan benih), pemerintah semestinya memberikan kepastian hukum "property rights" terhadap tanah yang dimiliki. Sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian untuk aman mengusahakannya tapi juga dapat digunakan untuk mengakses kredit perbankan.

Penggunaan pupuk sebagai input pertanian kini telah berubah, dibandingkan dengan pada awal Revolusi Hijau dulu. Oleh karena itu, esensi subsidi pupuk kini telah semakin berubah, bukan tentang adopsi teknologi baru, tapi lebih kepada strategi pemihakan dan langkah afirmatif manajemen risiko bagi petani miskin.

Ketersediaan pupuk harus dipastikan mencukupi kebutuhan bahkan dapat diekspor. Bila ketersediaan pupuk mencukupi dan distribusinya dapat dijaga kelancarannya, maka persoalan pupuk mudah-mudahan tinggal menjadi sejarah. 

Untuk tercapainya hal tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memperbaiki aransemen kelembagaan dari sistem produksi, distribusi, sistem harga, dan mekanisme subsidi pupuk.

Tidak hanya untuk pupuk, namun juga untuk input lainnya yang hingga saat ini masih perlu diberikan kebijakan imperatif, upaya-upaya seperti ini merupakan keharusan. Dan semua ini mensyaratkan suatu policy leadership yang berwibawa, sistem akuntabilitas, responsibilitas dan kualitas governansi yang lebih baik.

Dalam jangka menengah-panjang. Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah pangan strategis dalam jangka menengah-panjang perlu lebih banyak berbasiskan aplikasi teknologi baru, varietas baru, termasuk benih hibrida dan produk bioteknologi yang dihasilkan yang semuanya melalui proses panjang.

Indonesia perlu lebih banyak mengutamakan kemitraaan yang setara antar stakeholders (public-private partnership) antara sektor swasta, pemerintah, perguruan tinggi dan elemen masyarakat madani dalam mengelola sistem nilai tambah (value chain system) yang menciptakan pertumbuhan berkualitas, tidak hanya mengedepankan aspek pertumbuhan tetapi juga pemerataan.

Strategi diversifikasi pangan harus dilakukan secara lebih serius, untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras, yang saat ini sangat tinggi dan sering mempengaruhi tekanan permintaan terhadap beras. Langkah awal dapat dimulai dengan pengembangan sumber pangan lokal, eksotik, bernilai ekonomi tinggi, mengandung protein, vitamin dan bergizi baik.

Kampanye ”makan ikan” dan ”minum susu” akan mampu memperbaiki kecukupan protein, energi dan vitamin, yang dapat saja mengurangi tekanan konsumsi terhadap bahan karbohidrat seperti beras yang sangat sensitif secara ekonomi dan politik.

Kemudian, pengindustrian pangan lokal harus memperoleh dukungan kebijakan yang memadai, mulai dari skema pembiayaan, insentif perpajakan, dan kemudahan lainnya.

Last but not the least, peningkatan daya saing, produksi dan produktivitas pangan tidak hanya ditentukan oleh persoalan “on farm” saja, tetapi juga persoalan-persoalan “beyond farm gate” yang sering kali malah lebih penting dibandingkan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat “on farm”.

Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, produktivitas dan daya saing tersebut bersifat multi dimensi, maka kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkannya tidak dapat ditangani secara parsial, tetapi harus terintegrasi dengan skema kebijakan makroekonomi dan kelembagaan publik yang lebih luas.

Kebijakan yang holistik ini memerlukan semangat konvergensi nasional. Konvergensi nasional memiliki arti sebagai upaya mengarahkan seluruh energi bangsa yang mencakup potensi pikiran, kekuatan dan waktu untuk mewujudkan satu cita-cita, satu tujuan dari seluruh stake holders pembangunan pertanian dan industri pangan yang lebih berdaya saing, berkeadilan, berkedaulatan dan berkelanjutan.

Terkait dengan persoalan besar ketahanan pangan ini, Himpunan Alumni IPB dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memberi rekomendasi kepada pemerintah, dunia usaha, para petani, dan masyarakat pada umumnya:

Pertama,  untuk mengantisipasi instabilitas komoditas pangan yang bersumber dari pasar internasional, para diplomat Indonesia di luar negeri dapat berperan menjadi ujung tombak memperoleh informasi awal mengenai semua kejadian dan policy di negara yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi gejolak harga pangan.

Kedua, Indonesia harus tegas mendahulukan pencapaian swasembada dalam negeri baru berorientasi ekspor. Namun di sisi lain, target unt melakukan ekspor dapat menjadi pendorong bagi pencapaian swasembada dalam negeri.

Ketiga, Indonesia harus melakukan investasi besar-besaran terkait pertanian, yaitu yang terkait dengan irigasi pedesaan, jalan desa, listrik desa, industri pupuk, riset, pengembangan sumber daya dan rehabilitasi sumber sumber daya alam. Total investasi yang dibutuhkan untuk mengamankan ketahanan pangan jangka menengah mencapai Rp 270 triliun.

Keempat, ketahanan pangan harus menjadi indikator kinerja utama bagi berbagai kementerian selain Kementerian Pertanian, serta bagi pemerintah daerah.
****

Analisis ini disarikan dari hasil diskusi “Diskusi Blak-blakan Soal Ketahanan Pangan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni IPB dan Persatuan Insinyur Indonesia.

Pembicara dalam diskusi adalah: Bayu Krisnamurthi (Wakil Menteri Pertanian), Said Didu (Ketua Umum Persatuan Insiyur Indonesia, Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood Sukses Makmur), Arifin Tasrif (Direktur Utama PT Petrokimia Gresik).

Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/127172-ketahanan_pangan_butuh__i_leadership__i_

Lihat Selengkapnya

Share

Staf Presiden: Pilih Jaksa Agung Non-Kasir

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, tidak mempermasalahkan apakah Jaksa Agung berasal dari jaksa karir atau non-karir.

"Jaksa agung menurut undang-undang boleh dari kalangan karir atau non-karir. Yang kita pastikan pilih jaksa agung yang non-kasir," kata Denny saat dihubungi VIVAnews, Sabtu 18 September 2010.

Maksudnya, lanjut Denny, adalah jangan sampai memilih Jaksa Agung yang biasa menerima suap dalam bentuk apapun. "Karena kasir kan tugasnya hanya menerima pembayaran saja. Jadi jangan sampai yang dipilih adalah Jaksa Agung seperti itu," ujarnya.

Menurut Denny, jaksa karir ataupun non-karir masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, sebaiknya yang dipilih adalah calon yang sesuai dengan kebutuhan di zamannya.

Seperti diketahui, saat ini Kejaksaan Agung sudah mempersiapkan delapan calon Jaksa Agung ke Presiden. Delapan nama calon Jaksa Agung itu berasal dari internal kejaksaan.

Mereka adalah Koordinator Staf Ahli Jaksa Agung Zulkarnaen Yunus, Wakil Jaksa Agung Darmono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Amari, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Hamzah Tadja.

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Iskamto, serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun) Kemal Sofyan Nasution.

Sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/178173--pilih-jaksa-agung-yang-non-kasir-

Lihat Selengkapnya

Share